tugas pengorganisasian dan pengembangan masyarakat

BAB I

PENDAHULUAN

A.      LATAR BELAKANG

World Health Organization (1974) mendefinisikan komunitas atau masyarakat sebagai suatu pengelompokan sosial yang ditentukan oleh batas-batas geografi serta kesamaan nilai-nilai dan tujuan. Pada umumnya, anggota-anggotanya saling mengenal dan berinteraksi baik dengan lingkungan internal maupun eksternal. Komunitas berfungsi dalam struktur sosial tertentu serta menerapkan dan membentuk norma-norma tertentu pula.

Pengorganisasian masyarakat adalah pekerjaan yang terjadi pada pengaturan lokal untuk memberdayakan individu, membangun hubungan, dan membuat tindakan untuk perubahan sosial. Sekarang ini menata diri dan memberdayakan masyarakat nampaknya masih menjadi pilihan yang patut kita pertimbangkan untuk terus kita lakukan. Yang diharapkan dapat mendorong kesadaran dan pemahaman kritis masyarakat tentang  berbagai aspek yang senantiasa berkembang dalam kehidupan masyarakat. Mendorong digunakannya kearifan-kearifan budaya sebagai alat dalam mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat dan negara yang lebih demokratis maupun dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi di masyarakat.

Organisasi masyarakat merupakan kekuatan yang memperjuangkan kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Dalam melakukan perjuangan kepentingan masyarakat, organisasi masyarakat tidak akan henti – hentinya sampai kapanpun. Sebab, musuh – musuh masyarakat  juga tidak akan henti – hentinya dalam melakukan penindasan terhadap masyarakat.

Landasan filosofis dari kebutuhan untuk melakukan pengorganisasian masyarakat  adalah pemberdayaan. Karena pada dasarnya  masyarakat sendiri yang seharusnya berdaya dan menjadi penentu dalam melakukan perubahan sosial.  Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang mendasar dari kondisi ekonomi, sosial, politik dan kebudayaan. Dalam konteks masyarakat, perubahan sosial juga menyangkut multidemensional. Dalam demensi ekonomi seringkali ‘dimimpikan’  terbentuknya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh warga masyarakat.

Model pemberdayaan masyarakat dikembangkan untuk memfasilitasi terwujudnya kedaulatan rakyat yang mampu mengatasi permasalahan-permasalahan masyarakat secara partisipatif, aspiratif dan berkelanjutan untuk kepentingan masyarakat. Meskipun demikian, dalam kenyataannya upaya tersebut belum begitu menggembirakan. Program pemberdayaan, belum sepenuhnya diikuti dengan menguatkan kelompok atau institusi yang benar-benar dapat menyalurkan aspirasi dan mengembangkan inisiatif dan keikutsertaan masyarakat dalam proses kebijakan masih belum jelas dan masih ditempatkan sebagai sasaran program yang kadang-kadang tersisihkan oleh desakan kepentingan kelompok tertentu yang berorientasi pada suatu tujuan.

B.       RUMUSAN MASALAH

1.      Apa yang dimaksud pengorganisasian dan pengembangan masyarakat serta pemberdayaan komunitas?

2.      Apa saja aspek-aspek yang terdapat dalam pengorganisasian masyarakat?

3.      Apa saja langkah-langkah yang di tempuh dalam pengorganisasian dan pengembangan masyarakat?

C.       TUJUAN PENULISAN

1.      TUJUAN UMUM

Dapat memberi gambaran tentang pengorganisasian dan peengembangan masyarakat serta pemberdayaan komunitas.

2.      TUJUAN KHUSUS

a.       Untuk mengetahui pengertian pengorganisasian dan pengembangan masyarakat serta pemberdayaan komunitas.

b.      Untuk mengetahui aspek-aspek penting dalam pengorganisasian.

c.       Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pengorganisasian masyarakat.

d.      Untuk mengetahui langkah-langkah pengembangan masyarakat.

e.       Untuk mengetahui model-model pengorganisasian dan pengembangan masyarakat.

BAB II

PEMBAHASAN

A.      DEFINISI

Pengorganisasian masyarakat adalah konsep yang sudah dikenal dan dipakai oleh para pekerja sosial di Amerika pada akhir tahun 1800, sebagai upaya koordinatif memberikan pelayanan kepada imigrasi, kelompok miskin yang baru datang (Garvin dan Cox).

Dalam pengorganisasian terkandung tiga aspek penting yaitu :

1.      Proses

Proses merupakan sesuatu yang terjadi secara sadar, tetapi mungkin juga tidak. Proses ditemukan unsur-unsur kesukarelaa. Kesukarelaan timbul karena keinginan untuk memenuhi kebutuhan sehingga mengambil inisiatif atau prakarsa untuk mengatasinya. Kesukarelaan juga terjadi karena dorongan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kelompok atau masyarakat. Kesadaran terhadap kebutuhan dan masalah yang dihadapi biasanya ditemukan pada segelintir orang yang kemudian melakukan upaya menyadarkan masyarakat untuk mengatasinya.

2.      Masyarakat

Masyarakat dapat diartikan sebagai kelompok yang mempunyai batas-batas geografis: Desa, kelurahan, kecamatan, dst. Suatu kelompok dari mereka yang mempunyai kebutuhan bersama dari kelompok yang lebih besar. Kelompok kecil yang menyadari suatu masalah harus dapat menyadarkan kelompok yang lebih besar. Kelompok yang secara bersama-sama mencoba mengatasi masalah dan memenuhi kebutuhannya.

3.      Berfungsinya Masyarakat

Untuk dapat memfungsikan masyarakat, maka harus dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

a.       Menarik orang-orang yang mempunyai inisiatif dan dapat bekerja untuk membentuk kepanitiaan yang akan menangani masalah-masalah yang berhubungan dengan kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.

b.      Membuat rencana kerja yang dapat diterima dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat.

c.       Melakukan upaya penyebaran rencana atau kampanye untuk mensukseskan rencana tersebut

Menurut “Adi Sasongko (1978)”, langkah-langkah yang harus ditempuh dalam Pengorganisasian Masyarakat adalah :

1.      Persiapan Sosial

Tujuan persiapan sosial adalah mengajak berpartisipasi atau peran serta masyarakat sejak awal kegiatan, sampai dengan perencanaan program, pelaksanaan hingga pengembangan program kesehatan masyarakat. Kegiatan-kegiatan dalam persiapan sosial ini lebih ditekankan kepada persiapan-persiapan yang harus dilakukan baik aspek teknis, administratif dan program-program kesehatan yang akan dilakukan.

a.       Tahap Pengenalan Masyarakat.  Dalam tahap awal ini kita harus datang ketengah-tengah masyarakat dengan hati yang terbuka dan kemauan untuk mengenal sebagaimana adanya, tanpa disertai prasangka buruk sambil menyampaikan maksud dan tujuan kegiatan yang akan dilaksanakan.

b.      Tahap Pengenalan Masalah.  Dalam tahap ini dituntut suatu kemampuan untuk dapat mengenal masalah-masalah yang memang benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat. Beberapa pertimbangan yang dapat digunakan untuk menyusun skala prioritas penanggulangan masalah adalah :

1)      Beratnya Masalah. Seberapa jauh masalah tersebut menimbulkan gangguan terhadap masyarakat.

2)      Mudahnya Mengatasi.

3)      Pentingnya Masalah bagi Masyarakat, yang paling berperan disini adalah subyektivitas masyarakat sendiri dan sangat dipengaruhi oleh kultur budaya setempat.

4)      Banyaknya Masyarakat yang Merasakan Masalah,misalnya perbaikan gizi, akan lebih mudah dilaksanakan diwilayah yang banyak balitanya.

c.       Tahap Penyadaran Masyarakat.   Tujuan tahap ini adalah menyadarkan masyarakat agar mereka tentang tahu dan mengerti masalah-masalah kesehatan yang mereka hadapi sehingga dapat berpartisipasi dalam penanggulangannya serta tahu cara memenuhi kebutuhan akan upaya pelayanan kesehatan sesuai dengan potensi dan sumber daya yang ada.

Agar masyarakat dapat menyadari masalah dan kebutuhan mereka akan pelayanan kesehatan, diperlukan suatu mekanisme yang terencana dan terorganisasi dengan baik, untuk itu beberapa kegiatan yang dapat dilakukan dalam rangka menyadarkan masyarakat :

a.       Lokakarya Mini Kesehatan.

b.      Musyawarah Masyarakat Desa. (MMD).

c.       Rembuk Desa.

2.      Pelaksanaan

Setelah rencana penanggulangan masalah disusun dalam lokakarya mini, maka langkah selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan tersebut sesuai dengan perencanaan yang telah disusun. Beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat adalah :

a.       Pilihlah kegiatan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

b.      Libatkan masyarakat secara aktif dalam upaya penanggulangan masalah.

c.       Kegaitan agar disesuaikan dengan kemampuan, waktu, sumber daya yang tersedia di masyarakat.

d.      Tumbuhkan rasa percaya diiri masyarakat bahwa mereka mempunyai ke mampuan dalam penanggulagan masyarakat.

3.      Evaluasi

Penilaian dapat dilakukan setelah kegiatan dilaksanakan yang dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Dalam penilaian dapat dilakukan dengan :

a.       Penilaian selama kegiatan berlangsung, disebut juga penilaian formatif= monitoring. Dilakukan untuk melihat apakah pelaksanaan kegiatan yang telah dijalankan apakah telah sesuaI dengan perencanaan penanggulangan masalah yang telah disusun.

b.      Penilaian setelah Prgram selesai dilaksanakan, disebut juga penilaian sumatif= penilaian akhir program. Dilakukan setelah melalaui jangka waktu tertentu dari kegiatan yang dilakukan.

c.       Dapat diketahui apakah tujuan atau target dalam pelayanan kesehatan telah tercapai atau belum.

d.      Perluasan

Perluasan merupakan pengembangan dari kegiatan yang dilakukan dan dapat dilaksankan dalam 2 cara :

1)      Perluasan Kuantitatif.  Perluasan dengan menambah jumlah kegiatan yang dilakukan, baik pada wilayah setempat maupun pada wilayah lainnya sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

2)      Perluasan Kualitatif.   Perluasan dengan meningkatkan mutu atau kualitas kegiatan yang telah dilaksankan sehingga dapat nmeningkatkan kepuasan dari masyarakat yang dilayani.

B.      PENGEMBANGAN MASYARAKAT

Di negara yang sedang berkembang terdapat siklus keadaan yang merupakan suatu lingkaran tak berujung yang menghambat perkembangan komunitas secara keseluruhan. Sebagai contoh, keadaan sosial ekonomi rendah yang mengakibatkan ketidakmampuan dan ketidaktahuan. Hal tersebut selanjutnya mengakibatkan penurunan produktivitas, produktivitas yang rendah selanjutnya mengakibatkan keadaan sosial ekonomi semakin rendah dan seterusnya. Langkah-langkah yang bisa ditempuh dalam mengembangkan dan meningkatkan dinamika komunitas adalah :

a.       Ciptakan kondisi agar kompetensi setempat dapat dikembangkan dan di manfaatkan

b.      Pertinggi mutu potensi yang ada

c.       Pertahankan kontuinitas program di masyarakat

d.      Tingkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Unsur-unsur program pengembangan masyarakat

a.       Program terencana yang berfokus pada kebutuhan-kebutuhan menyeluruh (total needs) dari masyarakat yang bersangkutan.

b.      Mendorong kemandirian atau swadaya masyarakat.

c.       Adanya bantuan teknis dari pemerintah, badan-badan swasta, atau organisai-organisai sukarela, yang meliputi tenaga, peralatan, bahan, ataupun dana.

d.      Mempersatukan berbagai disiplin ilmu seperti pertanian, peternakan, kesehatan masyarakat, pendidikan kesejahteraan keluarga, kewanitaan, kepemudaan, dan lainnya untuk membantu msayarakat.

Bentuk-bentuk program pengembangan masyarakat.

Menurut Mezirow (1997), terdapat tiga jenis program dalam usaha pengembangan masyarakat, yaitu sebagai berikut :

a.       Program integratif, memerlukan pengembangan melalui koordinasi dinas-dinas teknis.

b.      Program adaptif, fungsi pengembangan masyarakat cukup ditugaskan pada salah satu kementrian.

c.       Program proyek, dalam bentuk usaha-usaha terbatas pada wilayah tertentu dan program di sesuaikan khusus kepada daera daerah yang bersngkutan.

Strategi operasional pengembangan masyarakat

a.       Biarkan masyarakat sendiri yang menentukan masalah, baik yang di hadapi secara perorangan atau kelompok. Perawat hanya sebagai fasilitator atau memberikan arahan selama jalannya proses lokakarya.

b.      Biarkan masyarakat sendiri yang membuat analisis untuk selanjutnya menyusun rencana usaha perbaikan atau solusi yang akan dilakukan.

c.       Biarkan agar masyarakat sendiri yang mengorganisai diri untuk melaksanakan usaha perbaikan tersebut.

d.      Gali sumber-sumber yang ada dalam masyarakat seoptimal mungkin, minta bantuan dari luar jika benar-benar memerlukannya.

Perencanaan dan pengorganisasian masyarakat

Dilihat dari segi perencanaannya, terdapat dua bentuk pengorganisasian masyarakat, yaitu sebagi berikut.

a.       Bentuk langsung (direct), langkah-langkahnya adalah:

1)      Identifikasi masalah atau kebutuhan;

2)      Perumusan maslah;

3)      Penggunaan nilai-nilai sosial yang sama dalam mengekspresikan hal-hal tersebut.

b.      Bentuk tidak langsung (indirect)

Disini harus ada orang-orang yang benar-benar yakin akan adanya kebutuhan atau masalah yang jika diambil tindakan untuk mengatasinya maka akan timbul manfaat bagi masyarakat. Hal ini dapat berupa badan perencanaan yang mempunyai dua fungsi, yaitu:

1)      Untuk menampung apa yang direncakan secara tidak formal oleh para petugas.

2)      Mempunyai efek samping terhadap mereka yang belum termotivasi dalam kegiatan ini.

Pendekatan dalam pengorganisasian masyarakat

a.       Spesific content objective approach

Seseorang atau badan/lembaga yang telah merasakan adanya kepentingan bagi masyarakat dapat mengajukan suatu program untuk memenuhi kebutuhan yang dirasakan. Hal ini bisa dilakukan oleh yayasan, lembaga swadaya masyarakat, atau atas nama perorangan.

b.      General content objective approach

Tujuan pendekatan ini adalah untuk mengoordinasi berbagai usaha dalam wadah tertentu. Kegiatan ini dapat dilakukan baik oleh pemerintah maupun organisasi nonpemerintah (nongoverment organization).

c.       Process organization approach

Penggunaannya berasal dari prakarsa masyarakat, timbul kerjasama dari anggota masyarakat untuk akhirnya masyarakat sendiri mengembangkan kemampuannnya sesuai dengan kapasitas mereka dalam melakukan usaha mengatasi masalah. Salah satu contohnya adalah kelompok kerja kesehatan (pokjakes) yang dibentuk dengan prinsip dari, oleh, dan untuk masyarakat.

G. R. Murray (2001) membagi peranan tugas dalam beberapa jenis, antara alain sebagai pembimbing (guide), enabler, dan ahli (expert), sebagai pembimbing, petugas berperan membantu masyarakat mencari jalan untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh masyarakat sendiri dengan cara yang efektif. Tetepi pilihan cara dan penentuan tujuan dilakukan sendiri oleh masyarakat bukan oleh petugas. Sebagai enabler, petugas berperan memunculkan dan mengarahkan keresahan yang ada dalam masyarakat untuk diperbaiki. Sebagai ahli, menjadi tugasnya untuk memberikan keterangan dalam bidang-bidang yang dikuasainya.

Persyaratan yang harus dipenuhi oleh perawat ksehatan komunitas dalam pengorganisasian masyarakat

1.    Memahami konsep komunitas dan mampu menerapkan prinsip negosiasi, kemitraan, dan pemberdayaan di masyarakat.

2.    Memahami konsep proses keperwatan kesehatan komunitas.

3.    Mampu mendekati masyarakat, mendapatkan kepercayaan mereka, mengajaknya untuk kerja sama, serta membangun rasa saling percaya antara perawatan dan masyarakat.

4.    Mengetahui dengan baik sumber-sumber daya maupun sumber-sumber alam yang ada di masyarakat dan juga mengetahui dinas-dinas dan tenaga ahli yang dapat dihubungi jika memerlukan bantuan.

5.    Mampu berkomunikasi dengan masyarakat, dengan menggunakan metode dan teknik khusus sedemikian rupa sehingga informasi dapat dipindahkan, dimengerti, dan diamalkan oleh masyarakat.

6.    Mempunyai kemampuan profesional tertentu untuk berhubungan dengan masyarakat melalui kelompok-kelompok tertentu.

7.    Mengetahui kemampuan tentang masyarakat dan keadaan lingkungannya.

8.    Mengetahui pengetahuan dasar mengenai keterampilan (skills) tertentu yang dapat segera diajarkan kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat secara menyeluruh.

9.    Mengetahui keterbatasan pengetahuannya sediri.

Tokoh masyarakat dan katalis dalam pengorganisasian komunitas

a.       Tokoh masyarakat dalam pengorganisasian masyarakat

Dalam masyarakat, biasanya terdapat orang tertentu yang menjadi tempat bertanya dan meminta nasehat anggota masyarakat lainnya mengenai urusan-urusan tertentu. Mereka ini sering kali memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain untuk bertindak dengan cara-cara tertentu. Pengaruh perubahan yang dimiliki tokoh masyarakat bisa secara formal (bupati, camat, lurah, BPD, dan lainnya) maupun nonformal (kyai, ulama, kader, dan lainnya). Pengaruh formal terjadi jika pengaruh tersebut tumbuh karena ditunjang oleh kekuatan atau birokrasi formal. Sedangkan, pengaruh nonformal diperoleh bukan karena jabatan resminya tetpai karena kemampuan dan hubungan antar pribadi mereka dengan anggota masyarakat. Orang-orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi orang lain seperti itu disebut tokoh masyarakat.

Para tokoh masyarakati ini memainkan peranan penting dalam proses penyebaran inovasi. Tetapi perlu kita ingat ada tokoh masyarakat yang aktif dan pasif terhadap inovasi. Mereka dapat emepercepat difusi dan bisa juga melakukan sebaliknya. Oleh karena itu, perawat komunitas harus menaruh perhatian khusus pada tokoh masyarakat pada sistem sosial yang menjadi binaannya. Mengenali dan melibatkan tokoh masyarakat setempat adalah penting dalam pembangunan kesehatan yang berorientasi pada pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan. Beberapa teknik untuk mengetahui atau mengenal serta menentukan siapa yang menjadi pemuka atau tokoh masyarakat adalah sebagai berikut :

1)         Teknik sosiometri

Teknik ini dilkaukan dengan cara menanyakan anggota masyarakat kepada siapa mereka meminta nasehat atau mencari informasi mengenai masalah-masalah kemasyarakatan yang mereka hadapi. Pemimpin adalah mereka yang banyak disebut para responden. Teknik sosiometri ini adalah alat ukur yang paling valid untuk menentukan individu yang diannggap pemimpin oleh masyarakatnya. Kelemahan teknik ini adalah sulit dilakukan jika sistem sosial yang digunakan memiliki populasi besar.

2)         Teknik informsi rating

Teknik ini merupakan teknik fokus dengan menanyakan langsung kepada narasumber di masyarakat ynag dianggap mengenal dengan baik situasi sistem sosial. Para narasumber ini ditanya, siapakan menurut pendapatnya yang diannggap pemimpin dan siapa yang oleh pendapat umum dipandang pemimpin masyarakat. Dalam menggunakan teknik ini kita harus dapat mengidentifikasi para narasumber yang betul-betul mengenal masyarakat yang dimaksud.

b.      Katalis dalam pengorganisasian masyarakat

Dalam hal ini, katalis dapat diartikan sebagai seseorang atau sesuatu yang mendorong adanya perubahan. Katalis dapat mengarahakan adanya dialog yang efektif dalam komunitas, memfasilitasi tindakan kolektif, dan memecahkan masalah umum yang terjadi. Enam jenis katalis di antaranya sebagai berikut :

1)         Stimulus internal

Stimulus dari dalam komunitas dapat terjadi jika masyarakat sadar akan masalah kesehatan yang ada di wilayahnya. Contohnya, meningkatnya jumlah unggas yang terkena flu burung di wilayahnya secara otomatis akan menyadarkan komunitas akan pentingnya dialog untuk memecahkan maslah tersebut.

2)         Agen perubahan

Seorang perawat komunitas dituntut berperan sebagai agen perubahan (change agent) di dalam komunitas. Perawat komunitas harus menyadarkan masyarakat akan masalah-maslah kesehatan yang memerlukan perubahan sosial.

3)         Inovasi

Perawat komunitas juga dituntut untuk selalu berfikir kreatif dan menciptakan pembaharauan-pembaharuan dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan yang ada dikomunitas

4)         Kebijakan

Kebijakan yang dibuat pemerintah seharusnya dapat menstimulasi komunitas untuk bertindak, seperti gerakan massal pemberantasan demam berdarah dengan kewajiban melakukan 3M di rumah masing-masing.

5)         Ketersediaan teknologi

Perkembangan teknologi terkini khususnya teknologi kesehatan seyogyanya selalu diikuti oleh perawat komunitas. Hal ini akan memudahkan pekerjaan perawat komunitas ketika bersinggungan dengan masyarakat. Sebagai contoh, adanya metode kontrrasepsi nonhormonal akan menstimulasi komunitas untuk mempertimbangkan ulang penggunaan kontrasepsi hormonal yang lebih beresiko.

6)         Media massa

Media massa berfungsi untuk mengubah opini publik yang dirancang untuk mengubah perilaku individu atau kelompok agar dapat mengadopsi hal-hal baru yang dismapaikan oleh perawat komunitas.Pengembangan masyarakat adalah proses memampukan masyarakat ‘dari, oleh dan untuk’ masyarakat itu sendiri berdasarkan kemampuan sendiri. Secara terperinci prinsif-prinsif pemberdayaan masyarakat , khususnya bidang kesehatan dapat diuraikan sebagai berikut :

1.      Menumbuhkembangkan potensi masyarakat.

2.       mengembankan gotong royong masyarakat.

3.      menggali konstribusi masyarakat.

4.      menjalin kemitraan.

5.      Desentralisasi.

C.      PETUGAS PPM

Dari uraian diatas tersebut dapat disimpulkan bahwa petugas kesehatan dalam pengembangan dan pengorganisasian masyarakat bidang kesehatan adalah bekerjasama dalam masyarakat bukan bekerja untuk masyarakat. Oleh karena itu peran petugas atau sektor kesehatan adalah :

1.      Menfasilitasi masyarakat terhadap kegiatan-kegiatan atau program-program pengembangan, misalnya masyarakat ingin membangun pengadaan air bersih, maka peran petugas adalah menfasilitasi pertemuan-pertemuan anggota masyarakat dengan pemerintah daerah setempat dan pihak lain yang dapat membantu dalam mewujudkan pengadaan air bersih tersebut.

2.      Memotifasi masyarakat untuk bekerja sama atau bergotong royong dalam melaksanakan kegiatan atau program bersama untuk kepentingan berdama di dalam masyarakat tersebut.Mengalihkan pengetahuan teknologi dan keterampilan kepada masyarakat agar sumber daya yang ada baik sumber daya manusia maupun suber daya alam dapat dimanfaatkan secara optimal dalam rangka kemandirian mereka.

Untuk menentukan seseorang sebagai “Commuity Worker” atau “ Promotor Kesehatan Desa (Promokesa)”, harus memiliki sebagai berikut :

1.      Mampu menggunkan berbagai pendekatan kepada masyarakat sehingga dapat menarik kepercayaan masyarakat.

2.      Mampu mengajak masyarakat untuk bekerjasama serta membangun rasa saling percaya antara petugas dan masyarakat.

3.      Mengetahui dengan baik sumber daya dan sumber alam yang ada di masyarakat yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah.

4.      Mampu berkomunikasi secara baik dengan masyarakat, menggunakan metode dan teknik komunikasi yang disesuaikan dengan keadaan masyarakat sehingga informasi dapat dimengerti dan dilaksanakan oleh masyarakat.

5.      Mempunyai kemampuan profesional dalam berhubungan dengan masyarakat baik formal leader maupun informal leader.

6.      Mempunyai pegetahuan tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat dan keadaan lingkungannya.

7.      Mempunyai pengetahuan dan keterampian tentang kesehatan yang dapat diajarkan kepada masyarakat.

8.      Mengetahui dinas-dinas terkait dan ahli yang ada di wilayah tersebut untuk dimintakan bantuan keikutsertaannya dalam memecahkan masalah masyarakat.

D.      MODEL-MODEL PPM

Jack Rothman mengartikan pengorganisasian masyarakat sebagai bentuk intervesi pada tingkat masyarakat yang diarahkan pada peningkatan atau perubahan lembaga masyarakat dan pemecahan masalah-masalah.

1.      Berdasarkan pengertian tersebut, Rothman membedakan tiga model pengorganisasian masyarakat, yaitu :

a.       Model A (Locality Development / Pengembangan Lokal), adalah kegiatan yang berorientasi pada proses, tujuannya adalah memberikan pengalaman belajar pada masyarakat, menekankan pentingnya konsesus/kesepakatan, kerjasama, membangun identitas, kepedulian dan kebanggaan sebagai anggota masyarakat. Proses pengorganisasian masyarakat dapat optimal jika adanya partisipasi masyarakat dalam menetapkan tujuan dan pelaksanaan tindakan.

b.      Model B (Social Planning / Perencanaan Sosial),adalah kegiatan yang mementingkan tercapainya tujuan, metoda pemecahan masalah yang bersifat rasional, emphiris. Proses menekankan pada aspek teknis dalam penyelesaian masalah dengan melalui perencanaan yang baik dan rasional, sedangkan partisipasi masyarakat sifatnya bervariasi tergantung dari permasalahan yang dihadapi.

c.       Model C (Social Action / Aksi Sosial), adalah kegiatan yang mempunyai tujuan mengadakan perubahan mendasar pada lembaga kemasyarakatan. Sasaran utamanya adalah penataan kembali sturktur kekuasan, sumber-sumber dan proses pengabilan keputusan.

Kelemahannya :

a.       Locality Development, sulitnya mendapatkan dukungan/partisipasi apabila bukan berasal dari wilayah geografis yang sama.

b.      Social Planning, menbutuhkan tenaga ahli teknis dari luar, membuat masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk memecakan masalah.

2.      Ciri ciri masing masing model

a.       Tujuan

Dibedakan antara tujuan yang berorientasi kepada penugasan (task) dan kepada proses. Orientasi pada penugasan akan menekankan pada penyelesaian tugas-tugas yang diberikan untuk penyelesaian masalah-masalah tertentu. Orientasi pada preses akan menekankan pembinaan kerjasama, partisipasi dan kepamimpinan setempat.

1)      Model A : Berorientasi pada proses, telihat dari banyaknya penggunaan metode dinamika kelompok.

2)      Model B : Berorientasi pada penugasa.

3)      Model C : Kadang-kadang berorientasi pada proses, kadang-kadang berorientasi pada penugasan.

b.      Strategi dasar.

1)      Model A : Pencapaian konsensus dan menghindari konfllik.

2)      Model B : Pemecahan masalah secara rasional dan logis, untuk itu perlu mengumpulkan data dan analisa data sebelum membuat perencanaan yang baik.

3)      Model C : Memanfaatkan konflik, konfrontasi dan aksi langsung.

c.       Peran petugas.

1)      Model A : Petugas berperan sebagai enabler, yang memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mengalami proses belajar, melalaui kegiatan pemecahan masalah.

2)      Model B : Petugas berperan sebagai seorang ahli (expert) dengan kemampuan teknis untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakat.

3)      Model C : Petugas berperan sebagai aktifis yang mampu memanfaatkan media massa dan dukungan politis.

d.      Orientasi pada struktur kekuasaan

1)      Model A : diikut sertakan sebagai patner dalam usaha mencapai tujuan.

2)      Model B : penguasa merupakan sponsor.

3)      Model C : struktur kekuasaan dijadikan sebagai sasaran perubahan.

E.       MOBILISASI MASYARAKAT.

Mobilisasi merupakan pengerahan seluruh anggota masyarakat untuk ikut aktif dalam suatu usaha demi kepentingan bersama. Dalam masyarakat jawa terkenal dengan istilah “gugur gunung” yang berarti bersama-sama bergerak dalam menangai suatu proyek bersama untuk kepentingan semua orang.

Dalam masyarakat yang heterogen, kemungkinan untuk melakukan mobilisasi langsung menjadi kurang efektif dan terlalu lama, jalan lain yang kemungkinan dapat mengantisifasi hal tersebut adalah dengan pendekatan melalui organisasi-organisasi mayarakat yang ada, dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1.      Membuat daftar organisasi yang ada.

2.      Mengetaui kegiatan utama dan mengenal tokohnya.

3.      Menganalisa kemungkinan yang mendukung ataupun yang menghambat program.

4.      Membuat perkiraan kemungkinan hal-hal yang dapat membantu program dari setiap organisasi.

5.      Mengatur strategi agar organisasi-organisasi yang netral dapat segera diajak masuk dalam program dan menetralisir organisasi-organisasi lain yang menentang.

Partisipasi yang dibutuhkan adalah partisipasi yang bertanggung jawab, bukan asal ikut ramai-ramai tanpa mengetahui apa yang sebenarnya harus dilakukan dan untuk apa ikut dalam usaha bersama itu. Partisipasi akan dapat mencapai hasil yang optimal apabila masing-masing telah mengetahui dengan jelas apa yang diharapkan dari kegiatan bersama tersebut. Peranan yang diharapkan dari organisasi setempat sanga luas, diantaranya :

1.      Pemberian fasilitas fisik, seperti : ruang untuk pertemuan, alat transportasi, dll.

2.      Pemberian fasilitas non fisik, seperti : wibawa, mekanisme control, dukungan moral, bantuan pikiran, dll.

Di negara-negara yang sedang berkembang ,hamper sebagian besar warga masyarakatnya berada pada tingkata pendidikan dan sosial ekonomi rendad.hal ini mengakibatkan “terpendamnya”potensi-potensi yang sebenarnya dimiliki oleh masyarakat untuk meningkatkan tarap hidupnya. Oleh karena itu dapat di pahami bahwa dalam keadaan seperti ini, prakarsa pembangunan hampIr selalu dimulai oleh aparat pemerintah.

BAB III

PENUTUP

A.    KESIMPULAN

Pengorganisasian masyarakat adalah pekerjaan yang terjadi pada pengaturan local untuk memberdayakan individu, membangun hubungan, dan membuat tindakan untuk perubahan social. Masyarakat adalah sekumpulan individu yang tinggal di suatu wilayah dengan batasan tertentu dan saling berinteraksi Aspek aspek masyarakat terdiri dari proses pengorganisasian, masyarakat, dan tugas yang diemban masyarakat.

Pengembangan masyarakat adalah proses perubahan sosial berencana dilokalitas tertentu, dimana sasaran pengembangan masyarakat adalah perbaikan dan peningkatan bidang ekonomi, teknologi, bahkan sosial dan politik sebagai upaya memenuhi kebutuhan masyarakat sepanjang mampu dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

Pranarka & Vidhyandika (1996) menjelaskan bahwa ”proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuatan, kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu lebih berdaya. Kecenderungan pertama tersebut disebut kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya.

B.     SARAN

1.    Bagi Perawat Komunitas

penting bagi  perawat komunitas dalam pengambilan tindakan prioritas sesuai dengan masalah yang ada di masyarakat. Pemahaman mengenai tujuan, sasaran, penorganisasian dan pengembangan masyarakat sangat membanntu dalam proses asuhan keperawatan, mengingat peran dan fungsi perawat komunitas dalam suatu masyarakat sangat kompleks.

2.    Bagi Mahasiswa keperawatan

Sebagai mahasiswa keperawatan yang nantinya akan terjun di masyarakat khusunya sebagai perawat komunitas, perlu adanya pemahaman mendalam mengenai pengorganisasian dan pengembangan masyarakat serta pemberdayaan komunitas, memahami konsep dasar tersebut sebagai landasan dan acuan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan komunitas

DAFTAR PUSTAKA

Ferry Efendy dan Makhfudli. 2009. Keperawatan Komunitas: Teori dan Praktik dalam Keperawatan. Jakarta: Salemba Medika

Anderson, Elizabeth T dan Judith McFarlance. 2007. Buku Ajar Keperawatan Komunitas: Teori dan Praktik. Ed. 3. Jakarta: EGC